JAYAPURA (PB.COM)—Guna memantau progress pembangunan jalan raya di jalur perbatasan RI-PNG, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) Yance Tapyor, ST.M.AP bersama stafnya, Selasa, 23 Agustus 2022 turun lapangan ke Kampung Bulangkop, Distrik Okaom.
Dalam video yang diterima redaksi papuabangkit.com, tampak Yance dan stafnya sedang berkomunikasi dengan pengawas proyek yang tengah membuka ruas jalan baru yang menghubungkan sejumlah distrik, mulai dari Kampung Bulangkop di Distrik Okaom menuju Jumakot-Oksop-Okbibab.
Menariknya, Kadis Yance Tapyor blak-blakan mengakui bahwa akibat dana yang terbatas, pembangunan ruas jalan raya di wilayah perbatasan Pegubin-PNG ini dalam setahun rata-rata hanya dua kilometer saja.
“Jadi ini ruas jalan Bulangkop-Jumakot-Oksop. Tahun kemarin (2021—Red.) itu kita hanya bangun sepanjang 2,5 kilometer. Tahun ini baru 1,5 kilometer karena kita hanya andalkan dana APBD saja. APBD kita kecil dan terbatas,” kata Yance.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Papua dan juga Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR pada tahun 2023 nanti bisa mengalokasikan dana pembangunan infrastrutur jalan di wilayah itu.
“Sebab ini ruas jalan perbatasan Pegunungan Bintang dan Papua New Guinea. Masyarakat di sini masih terisolir,” tegasnya.
Tingginya biaya pembangunan jalan tentu saja disebabkan oleh faktor utama belum rampungnya jalan darat yang menghubungkan Pegunungan Bintang dengan Keerom dan Jayapura. Semua barang materil dan bahan bakar diangkut dengan pesawat. Oleh karena itu, sejak memimpin Dinas PU dan Perumahan Pegubin, Yance tancap gas dan berkomitmen merampungkan akses jalan darat menuju ke Keerom.
“Supaya mobilitas orang dan barang keluar masuk Pegunungan Bintang lancar dan harga bahan pokok bisa ditekan, ekonomi kita bisa bertumbuh. Ini sudah 77 tahun kita merdeka, kami di Pegunungan Bintang masih sangat terisolir. Kami mohon Pemerintah Pusat buka mata bantu kami untuk bangun infrastruktur jalan di sini. Apalagi nanti kami masuk ke wilayah Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Wamena, pasti makin rumit,” ujarnya.
Keprihatinan yang sama telah disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegubin drg. Aloysius Giyai, M.Kes. Pada momen perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022, Alo meminta agar Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait bisa terketuk hatinya untuk “memerdekakan” masyarakat Pegubin dengan membantu dana guna membangun infrastruktur jalan dan layanan kebutuhan dasar warga.
“Dari 34 distrik, ada 8 distrik atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan PNG. Masyarakat hidup campur aduk dengan orang PNG. Sebagai beranda depan NKRI, wajah negara Indonesia, Pemerintah Pusat harus punya komitmen untuk terus membangun wialayah itu dengan alokasi anggaran yang cukup,” kata Aloysius kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Selasa, 16 Agustus 2022. (Gusty Masan Raya)
